Bisnis.com, MANADO — Kementerian Perdagangan mulai intensif melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perdagangan di setiap kabupaten/kota guna mengantisipasi melonjaknya harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Karyanto Supih mengaku telah berkoordinasi dengan disperindag di seluruh kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan baku di setiap daerah. Pihaknya juga menyerahkan kepada Disperindag dan Pemda untuk melakukan operasi pasar pemantauan harga bila diperlukan.
“Kemarin juga saya sudah rakorda di Kalimantan Barat mengenai antisipasi akhir tahun. Kalau satu daerah lagi surplus [bahan pokok], maka digeser ke daerah lain supaya tidak ada penumpukan,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Sementara itu , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga telah melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan barang pokok dan pengendalian harga dengan disperindag kab/kota se-Sulawesi Utara pada akhir Oktober lalu.
Dalam rapat tersebut, strategi pengendalian harga yang akan dilakukan menjelang akhir tahun antara lain dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap barang yang layak dikonsumsi dan digunakan masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap industri kecil dalam penggunaan barang pengawet yang tidak direkomendasikan dan menegaskan sistem pelaporan ke pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjelaskan, sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan satu dengan yang lain sangat penting dalam menjaga inflasi bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Ini sangat perlu dilakukan untuk mengambil satu keputusan untuk menjaga inflasi di Sulawesi Utara," ujarnya.
Di samping itu, juga dalam upaya menjaga pengendalian inflasi agar dapat terkendali, Gubernur menawarkan strategi 4K sebagai solusi agar laju inflasi di Bumi Nyiur Melambai tetap stabil. Strategi yang dimaksud antara lain keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif.
Sementara itu, berkaitan dengan kelancaran distribusi, Gubernur mengingatkan jalur trans Sulawesi harus bebas dari pungutan liar terlebih dalam pendistribusian pasokan. Selain itu, juga harus ada komunikasi agar hambatan-hambatan dapat teratasi. Misalnya, ketersediaan panen raya di suatu tempat dapat dikomunikasikan sehingga tidak terjadi gagal panen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Soekowardojo menyatakan pada tahun lalu, Sulut berhasil mencatatkan angka inflasi terendah se-Sulawesi, yaitu 2,44% secara tahunan, lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,61%.
Namun, menjelang akhir tahun, perekonomian Sulut menghadapi tantangan pertumbuhan yang melambat, yaitu 5,66% dari kuartal sebelumnya 5,83%.
Di lain sisi, Sulut juga kembali mencatatkan inflasi sebesar 0,88% secara bulanan pada Oktober, setelah tiga bulan berturut-turut sebelumnya mencatatkan deflasi.
Adapun secara tahunan, angka inflasi Sulut sebesar 1,59%. Meskipun dinilai masih terkendali, namun pihaknya menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah [TPID] tetap perlu mewaspadai sejumlah tantangan pengendalian inflasi di akhir tahun ini.
“Kita tetap perlu waspada tantangan ke depan. Kenaikan harga minyak dunia, tarif jasa transportasi angkutan udara, kenaikan permintaan barang dan jasa jelang Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
