Digitalisasi Samsat di Sulsel Tak Optimal

Bisnis.com, MAKASSAR-Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam beberapa kesempatan mengungkapkan keprihatinannya atas masih terbentuknya antrian panjang di loket-loket Samsat kelolaan Pemprov.

Keprihatinan itu mulai mengemuka saat Sudirman Sulaiman melakukan kunjungan Samsat Makassar pada 12 September 2018 lalu, atau tepat seminggu setelah pelantikannya sebagai Wagub Sulsel mendampingi Nurdin Abdullah.

Pada kunjungan awalnya itu, wagub mendapati antrian pada loket pelayanan yang cukup panjang, yang mana dalam pandangannya tidak semestinya terjadi pada masa kekinian.

Kemudian keprihatinan itu kembali diungkapkan Sudirman Sulaiman kala membuka kegiatan Rakor Samsat Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (23/10/2018) malam. 

Bahkan segera menginstruksikan OPD terkait, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel agar segera menciptakan formulasi guna mengurai persoalan layanan publik tersebut.

"Saya kasihan melihat warga masih antre berlama-lama di loket Samsat. Padahal kita sudah punya beberapa kanal pembayaran elektronik, ini yang mesti segera terpecahkan, di mana pokok permasalahannya sehingga tidak maksimal," tuturnya.

Menurut Sudirman Sulaiman, sistem yang dimiliki Samsat maupun Bapenda Sulsel dinilai perlu pembenahan menyeluruh untuk kemudian terkoneksi dengan sistem data kendaraan bermotor di kepolisian.

Integrasi tersebut menjadi acuan dalam ketersediaan data bagi wajib pajak guna membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor sesuai dengan besaran yang ditentukan melalui skema eletronik.

Pada titik tersebut, paparnya, pemerintah provinsi bakal ikut melakukan konsolidasi lintas instansi agar penciptaan integrasi sistem terwujud lebih cepat dengan berbasis digital.

"Kami inginnya agar masyarakat tidak lagi mesti megantre lama di loket, seluruh pembayaran dilakukan secara digital. Lewat ATM maupun melalui smartphone [mobile banking], termasuk penyediaan mesin EDC di kantor Samsat,' tutur dia.

Pada sisi lain, adik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini juga mendorong Bapenda Sulsel agar segera menyiapkan SDM yang berkompetensi untuk menunjang pelayanan yang diarahkan ke sistem digital.

Untuk skala yang lebih luas, upaya digitalisasi maksimal layanan pajak kendaraan bermotor diproyeksikan tidak hanya sebatas mengurai antrian di loket Samsat, tetapi menopang pula capaian penerimaan pajak pajak daerah.

Sekedar diketahui, pajak kendaraan bermotor SUlsel ditargetkan sebesar Rp2,15 triliun sepanjang tahun ini, sedangkan realisasi per September 2018 pada angka 69% ekuivalen Rp1,48 triliun.

Secara komposisi keseluruhan, penerimaan pajak daerah dari segmen kendaraan bermotor itu diestimasikan memberikan porsi hingga 62% terhadap totoal target PAD Sulsel 2018 sebesar Rp3,47 triliun.

Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina mengatakan pihaknya tengah memacu integrasi sistem data untuk mendukung upaya penyediaan pembayaran pajak secara non tunai melalu beberapa kanal digital yang dipersiapkan.

"Secara umum, kami sudah sangat siap untuk mengimplementasikan secara maksimal pembayaran pajak dengan sistem elektronik. Dan juga sudah banyak sebenarnya pilihan kanal pembayaran bagi masyarakat jika ingin membayar pajak kendaraan," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa(23/10/2018).

Meski demikian, Tautoto enggan menjelaskan secara detail mengapa sistem e-Payment pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Bapenda Sulsel sejak 2015 silam tidak begitu maksimal pemanfaatnnya oleh wajib pajak.

Dia hanya menggemukakan jika upaya maksimal telah dilakukan berkelanjutan dengan memperluas kanal pembayaran sejak 2015, yang mana salah satunya adalah fasilitasi pembayaran pajak kendaaran melalui ATM Bank Sulselbar secara efektif pada 2017 lalu.

Adapun untuk tahun ini, 25 unit pelaksana teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di bawah kooridnasi Bapenda Sulsel kembali diminta untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui skema elektronik/non tunai.

"Kami juga sudah meminta Kepala UPT untuk berkoordinasi dengan mitra yakni Bank Sulsel dan pihak kepolisian untuk melancarkan pelayanan pajak melalui ATM," tambah Tautoto.

Di sisi lebih luas, Bapenda Sulsel telah aktif melakukan inovasi untuk memberikan pilihan kepada masyarakat atau wajib pajak cara membayar pajak kendaraan yang mereka inginkan.

“Kami sudah membuat samsat keliling, gerai samsat, samsat care yang mendatangi rumah pelanggan samsat, samsat drive thru yang melayani hingga malam, samsat ATM, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, katanya, Bapenda akan meluncurkan produk layanan anyar yakni Samsat Lorong,  dan Samsat Sipakinga atau sistem yang mengingatkan tagihan pajak kendaraan para penanggung.

Sementara itu, Pemimpin Grup Teknologi Informasi Bank Sulselbar Muhammad Iqbal menjelaskan jika sistem yang dimiliki perseroan sudah sangat siap melayani transaksi dari wajib pajak kendaraan melalui ATM maupun pada seluruh gerai perusahaan.

"Bahkan layanan mobile banking dan digital banking kami juga sudah memungkinkan melayani pembayaran pajak kendaraan. Namun memang terkadang integrasi data jadi penghambat. Sistem kami prinsipnya hanya mendebet dana nasabah sesuai dengan besaran pajaknya yang datanya dari Samsat," tutur dia.

Selain itu, kecenderungan sebagian besar wajib pajak yang masih berorientasi pada skema konvensional membuat layanan pembayaran non tunai masih relatif kurang dioptimalkan masyarakat.

"Padahal bukti pembayaran transkasi itu nantinya sudah sebagai legalitas pembayaran, tinggal mengambil dokumen/surat kendaraan di Samsat.".