Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lembaga Penyiaran di Sulsel Lakukan 714 Pelanggaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan mencatat terdapat 714 pelanggararan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran lokal maupun sistem siaran jaringan di daerah tersebut.
Amri Nur Rahmat
Amri Nur Rahmat - Bisnis.com 11 Mei 2018  |  20:42 WIB
Lembaga Penyiaran di Sulsel Lakukan 714 Pelanggaran
ilustrasi
Bagikan

Bisnis.com, MAKASSAR - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan mencatat terdapat 714 pelanggararan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran lokal maupun sistem siaran jaringan di daerah tersebut.

Penemuan pelanggaran tersebut sepanjang Januari-April 2018 dengan sejumlah jenis kategori pelanggaran.

Adapun pelanggaran yang dimaksud meliputi kategori penggolongan program siaran sebanyak 498 pelanggaran, lalu siaran bermuatan mistik dan horor dengan satu pelanggaran serta kekerasan sebanyak 38 pelanggaran.

Terdapat pula muatan seks dalam lagu dengan kuantitas 46 pelanggaran, perlindungan anak dan remaja 5 pelanggaran, siaran iklan dengan 22 pelanggaran, tayangan rokok 19 pelanggaran, siaran jurnalistik 2 pelanggaran, norma kesopanan dan kesusilaan 5 pelanggaran, perlindungan kepentingan publik 31 pelanggaran serta adegan seksualitas sebanyak 21 pelanggaran.

"Namun jika dibandingkan dengan tabulasi KPID Sulsel sepanjang 2013-2017, pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaaran di Sulsel ada kecenderungan penurunan," urai Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Sulsel, Herwanita dalam ekspose hasil monitoring KPID Sulsel, Jumat (11/5/2018).

Pada sisi lain, lanjut dia, lembaga penyiaran yang menggunakan sistem siaran jaringan diingatkan agar memenuhi kewajiban menghadirkan konten lokal Sulsel dengan porsi minimal 10%.

Selain itu, lembaga penyiatan bersistem siaran berjejaring yang beroperasi di Sulsel juga diimbau agar menayangkan konten lokal pada prime time.

Menurut Herwanita, jika hal tersebut tidak diindahkan oleh lembaga penyiaran SSJ maka akan sangat berpengaruh terhadap rekomendasi izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan KPID Sulsel.

"Akumulasi sanksi yang diterima oleh lembaga penyiaran, akan berpengaruh pada rekomendasi izin penyelenggaraan penyiaran. Apakah dapat diperpanjang atau diberikan kembali," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

makassar lembaga penyiaran
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top