Bisnis.com, MANADO – Bertambahnya dominasi penduduk yang bekerja di sektor informal terjadi di tengah penurunan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara. Fleksibilitas sektor dan sumber daya manusia dinilai berpengaruh besar.
Dalam rilis teranyar Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut), angka pengangguran terbuka pada Februari 2018 mencapai 6,09%, atau turun 0,03 poin dibandingkan posisi pada Februari 2017 sebesar 6,12%.
Namun demikian, dari sekitar 1,17 juta orang yang bekerja, sekitar 61,72% berada di sektor informal. Angka ini naik dibandingkan posisi periode yang sama tahun lalu sebanyak 60,12%. Padahal, pekerja di sektor ini sering dikategorikan sebagai pekerja rentan.
Sumber: BPS Sulut, 2018
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Moh. Edy Mahmud mengatakan fenomena ini menunjukkan daya serap sektor informal masih cukup tinggi. Keberadaan transportasi online yang mewabah juga berpengaruh.
“Fleksibilitas dari sektor informal ini yang kemudian mudah menyerap tenaga kerja. Keberadaan transportasi online dan usaha kecil lain yang dinamis cukup mempengaruhi karena masuk sektor informal,” ujarnya, Senin (7/5/2018).
Kenaikan sektor informal sejalan dengan kenaikan angka setengah pengangguran pada Februari 2018. Angka setengah pengangguran tercatat 12,22 (dari 100 orang bekerja, sekitar 12 orang bekerja di bawah jam kerja normal). Angka ini naik dari posisi tahun sebelumnya 11,87%.
Sumber: BPS Sulut, 2018
Kenaikan angka setengah penggangguran di tengah penurunan tingkat pengangguran terbuka, sambungnya, menggambarkan keputusan penduduk untuk bekerja lebih karena dorongan kondisi ekonomi yang kurang baik.
Mereka, sambungnya, menganggap lebih baik bekerja pada tingkat upah berapapun dari pada menganggur dan tidak memperoleh penghasilan. Padahal, pekerja seperti ini berisiko tinggi, termasuk kaitannya dengan belum adanya jaminan sosial.
Edy mengatakan hal ini juga sejalan dengan fakta mayoritas pengangguran di Sulut merupakan penganggur terdidik. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula angka penganggurannya. Persentase tertinggi merupakan penganggur tamatan SMK.
Sumber: BPS Sulut, 2018
Menurutnya, pengangguran berpendidikan SD hingga SMP sangat fleksibel. Hal ini berbeda dengan tipe tamatan SMA, SMK, ataupun Perguruan Tinggi yang cenderung memilih dalam pekerjaan. Selain itu, tamatan SMK bisa jadi lebih tidak fleksibel karena adanya kejuruan tertentu.
“Barangkali perlu digenjot ke depannya adalah menyiapkan lulusan SMK ini yang sesuai dengan pangsa pasar yang tersedia. Kemajuan teknologi juga perlu diadaptasi dalam kurikulum. Jangan sampai jurusan mesin, tapi mesin yang dipelajari mobil dengan tipe lama,” jelasnya.
Korelasi tingginya sektor informal ini juga sejalan dengan rendahnya kualitas pekerja di Sulut. Sebagian besar pekerja berpendidikan dasar atau tamatan SMP ke bawah. Walaupun demikian, persentase pekerja berpendidikan menengah ke atas sudah mengalami kenaikan.
Sumber: BPS Sulut, 2018
Dimintai tanggapan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan sejatinya lulusan SMK sudah dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja terampil yang siap terjun ke dunia kerja.
Terkait dengan terkereknya porsi sektor informal, menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulut akan terus mengupayakan peralihan pekerja ke sektor formal. Dia mengungkapkan fakta di lapangan banyak sekali pekerja yang sudah seharusnya diformalkan.
“Contohnya, ada restoran yang sudah membuka cabang-cabang tapi masih masuk informal. Padahal, tenaga kerjanya sudah banyak. Untuk ojek online, sebenarnya mereka sudah tergabung dalam sektor formal tapi belum optimal karena diorganisir lewat Gojek, misalnya,” kata Erni.
Sumber: BPS Sulut, 2018
Bersama beberapa kementerian terkait, pemprov juga mengadakan berbagai pelatihan hingga pada uji kompetensi. Uji kompetensi ini akan menghasilkan sertifikasi yang laku di pasar kerja, terutama sektor formal.
Pada tahun lalu, ada sekitar 112 orang yang mendapat pelatihan hingga uji kompetensi. Kegiatan yang sama akan dibuka kembali pada Mei dengan kuota yang sama. Dengan adanya sertifikasi, masyarakat tidak hanya didorong untuk bekerja di perusahaan domestik, melainkan juga di perusahaan luar negeri.
“Kita juga akan turunkan pengawas karena banyak outlet-outlet yg menghindari pajak ketika mereka sengaja tidak mau formalkan,” imbuhnya.
Menurutnya, gencarnya pemerintah mendorong sektor pariwisata telah mendorong sektor tersier, seperti perdagangan, rumah makan, akomodasi, dan transportasi. Fenomena keberadaan transportasi online juga mendorong kenaikan sektor ini.
“Ini sangat berkorelasi dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi,” katanya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
_(1).jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
