Pelindo IV Fasilitasi Percepatan Ekspor dari Pelabuhan Makassar

Bisnis.com, MAKASSAR - Manajemen Pelindo IV merealisasikan fasilitasi pendirian kantor Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Terminal Petikemas Makassar (TPM).

Pendirian IPSKA merupakan bentuk komitmen perseroan guna mendorong kegiatan eksportasi dari Sulawesi Selatan melalui pelabuhan utama di wilayah timur tersebut.

GM TPM Pelindo IV Josep Beny Rohi mengemukakan kehadiran kantor IPSKA itu lebih memudahkan ekpostir dalam hal kepengurusan dokumen ekspor sesuai dengan yang dipersyaratkan.

"Akan jadi lebih efesien, di sini juga Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian sehingga pengurusan SKA bisa lebih cepat bagi eksportir," katanya, Rabu (11/4/2018).

Adapun IPSKA tersebut mampu lebih mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memacu eksportasi dalam kerangka percepatan tiga kali lipat ekspor dari daerah itu.

Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen dalam kerangka perjanjian antarnegara pada aspek perdagangan internasional. Pada SKA itu memuat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal dan diolah dari negara asal.

Josep menguraikan, kehadiran IPSKA diproyeksikan memacu kuantitas ekspor langsung dari TPM hingga 3.000 kontainer, meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya berkisar 48 kontainer per pengiriman.

Untuk jangka panjang, lanjut dia, fasilitas IPSKA bakal diintegrasikan dengan Pusat Logisitik Berikat yang direncanakan didirikan perseroan dengan menggandeng pihak swasta.

Adapun khusus PLB itu telah dirancang perseroan bersama dengan pembangunan Makassar New Port atau MNP.

Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Doso Agung mengatakan Makassar New Port dirancang untuk menjadi pusat logistik berikat (PLB) terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Saat ini, izin pengembangan MNP yang dimiliki perseroan hanya mencapai 300 hektare. Oleh karena itu, dia mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengubah rencana umum tata ruang MNP agar bisa diperluas hingga 1.400 hektare.

“Konsep besarnya, kawasan itu menjadi pusat logistik berikat. Kami merancang Makassar New Port supermodern di mana terkoneksi secara multimoda,” jelasnya.