Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ramai Aksi Penolakan UU Cipta Kerja, Begini Tanggapan Gubernur Sulsel

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memaparkan dampak positif UU tersebut untuk berbagai sektor.
Andini Ristyaningrum
Andini Ristyaningrum - Bisnis.com 12 Oktober 2020  |  15:08 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin  Abdullah. - Bisnis/Andini Ristyaningrum
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. - Bisnis/Andini Ristyaningrum

Bisnis.com, MAKASSAR - Aksi Penolakan UU Cipta Kerja masih ramai terjadi di sejumlah daerah. Termasuk di Sulawesi Selatan. Penolakan UU tersebut masih diwarnai aksi demonstrasi oleh sejumlah kalangan, mulai dari mahasiswa hingga buruh atau pekerja.

Menanggapi ramainya penolakan UU Cipta Kerja, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memaparkan dampak positif UU tersebut untuk berbagai sektor. Pertama kata Nurdin, bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), tidak akan lagi mendapat kesulitan dari sisi perizinan. Bahkan perizinan diberikan secara gratis.

"Kedua, untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), bagi pemilik tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin," kata Nurdin, Senin (12/10/2020).

Selanjutnya, untuk pendirian koperasi. Nurdin mengatakan jika sebelumnya pendirian koperasi harus memenuhi syarat dengan jumlah anggota yang banyak, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, start tersebut tidak diterapkan lagi.

Begitu pula bagi serikat pekerja atau buruh. Menurut Nurdin, UU Cipta Kerja justru akan menjamin perlindungan secara khusus untuk persoalan pesangon. Ia mengatakan, sebelum Omnibuslaw ditetapkan, bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya mendapat sanksi perdata.

"Sementara di Omnibuslaw ini mengatur sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Harus teman-teman serikat tahu. Itukan menguatkan," terang Nurdin.

Selanjutnya, dari sisi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia mengakui adanya pengurangan pesangon, yang mana sebelum Omnibuslaw diketok pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK mendapat hak 32 kali gaji. Sementara setelah ditetapkannya Omnibuslaw terjadi pengurangan 25 kali gaji saja.

Namun, Nurdin menilai pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini dinilai untuk mengurangi beban perusahaan. Sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi.

"Jadi, ini sebenarnya kita ingin petik lahirnya UU Cipta Kerja ini memang tentu tidak semuanya bisa kita akomodir," ungkap Nurdin. (k36)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sulsel cipta kerja
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top