Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Gorontalo mencari alternatif rencana pembatasan sosial di daerahnya. Hal itu dilakukan usai usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ditolak pemerintah pusat.
Guna menindaklanjuti penolakan usulan PSBB, Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung menggelar konferensi video dengan bupati/wali kota dan unsur forkopimda, Senin (20/4/2020).
Salah satu alternatif yang dilakukan adalah dengan memperketat akses masuk darat, laut dan udara. Setiap penumpang yang masuk akan dilengkapi dengan pemeriksaan rapid test. Jika ada orang yang positif rapid test dan berstatus pendatang, maka akan dipulangkan saat itu juga.
“Kita bukan menutup tapi memeriksa. Contohnya di posko Atinggola (perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Utara), ada masyarakat dari Sulawesi Utara yang ingin masuk Gorontalo. Ketika lihat ada indikasi maka saat itu juga dilakukan rapid test. Kalau dia masyarakat Gorontalo dia langsung kita karantina,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dikutip dari laman resmi Pemprov Gorontalo, Selasa (21/4/2020).
Dia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten sudah menyiapkan sendiri lokasi karantina untuk ODP dan PDP yang terindikasi positif. Khusus Kota Gorontalo akan dikarantina di mes haji yang menjadi lokasi karantina pemerintah provinsi.
Kebijakan lain terkait dengan rencana penutupan pasar harian tradisional. Penjual dan pedagang diminta mulai membiasakan diri dengan aplikasi daring yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango sudah mengembangkan aplikasi belanja online atau daring.
“Sudah ada tiga daerah yang mengembangkan aplikasinya. Sudah kita putuskan tadi untuk penutupan tapi butuh sosialisasi kepada masyarakat. Penutupan pasar harian diserahkan ke kabupaten/kota," kata Rusli.
Rusli berharap ada keseragaman dan solusi terbaik untuk penutupan pasar harian. Rusli menyebutkan jika satu daerah melarang dan daerah lain memperbolehkan akan terjadi perpindahan penjual dan pembeli di daerah tersebut.
“Sehingga saya sampaikan ke bupati dan wali kota untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Kita tutup pasar harian juga tidak mudah. Kalau aplikasi online belum bisa dijangkau semua. Kita mencari solusi dan menyelesaikan masalah tanpa masalah,” kata Rusli.
Terkait pembatasan sosial kegiatan keagamaan, Rusli meminta semua pihak mematuhi edaran dari Kementerian Agama nomor 6 Tahun 2020. Beberapa poinnya yakni melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan di rumah.
