Pemkab Dorong Pertumbuhan Koperasi di Luwu Utara

Bisnis.com, MAKASSAR -- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) berupaya mendorong pertumbuhan koperasi di wilayahnya.

Salah satu langkah yang dilakukan dengan memberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi maupun koperasi unit desa (KUD).  Sebanyak 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mengikuti pelatihan yang digelar du Aula Hotel Remaja Indah Luwu Utara, Kamis (21/2/2019).

Kadis DP2KUKM Luwu Utara, Muslim Muchtar menerangkan, pelatihan manajemen pengelolaan koperasi tersebut dinilai penting dilakukan guna menunjang kinerja koperasi di Luwu Utara.

"Utamanya bagi pengurus dan pengelola koperasi/KUD agar bisa lebih aktif. Di Luwu Utara sendiri ada 295 koperasi yang tercatat di database kami," kata Muslim.

Hanya saja dari angka tersebut koperasi yang aktif hanya sekitar 50%. Muslim menyebut, koperasi yang masih aktif hingga saat ini mencapai 159 unit, selebihnya koperasi dinyatakan 'kurang sehat' sebab tak menunjukkan kinerja yang signifikan.

Muslim menyatakan, pelatihan diharap bisa menjadi suplemen bagi pengurus maupun pengelola koperasi agar kembali hadir untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian Luwu Utara.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, pertumbuhan ekonomi Luwu Utara pada 2018 berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulsel bahkan nasional. Tercatat, ekonomi Luwu Utara tumbuh di angka 7,6%.

Dalam kesempatan sama, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Luwu Utara, Syamsul Syair menjelaskan keberadaan koperasi sangat potensial menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di Luwu Utara.

"Koperasi yang memiliki organisasi, manajemen, pengelolaan keuangan, usaha sehat dan mandiri nantinya akan melahirkan lembaga ekonomi yang kuat," jelas Syamsul.

Karenanya, lanjut Syamsul koperasi diharapkan mampu menjadi wadah utama pembinaan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu diharapkan pula pelatihan manajemen pengelolaan koperasi itu, mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik dan sehat dan memberikan nilai postif bagi pertumbuhan perekonomian daerah.