Sulsel jadi Provinsi Pertama Canangkan Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah Provinsi Sulsel akann mendorong pembangunan rendah karbon. Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan penandatanganan kerja sama.
Andini Ristyaningrum
Andini Ristyaningrum - Bisnis.com 12 Februari 2019  |  20:32 WIB
Sulsel jadi Provinsi Pertama Canangkan Pembangunan Rendah Karbon
Penandatanganan kerja sama antara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro untuk mendorong pembangunan rendah karbon di Sulsel - Istimewa

Bisnis.com, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulsel akann mendorong pembangunan rendah karbon. Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan penandatanganan kerja sama. 

Nurdin sepakat bahwa Sulsel harus menunjukkan keterlibatannya dalam pembangunan harus disertai wawasan lingkungan untuk melindungi masyarakat Sulsel.

"Bagaimana pun juga, pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun," kata Nurdin usai melakukan penandatanganan di kantor Gubernur Sulsel, Senin (12/2/2019).

Nurdin mengklaim, hutan tropis yang dimiliki Sulsel seharusnya membuat masyarakat bangga. Sayangnya, minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan tropis membuat kerusakan hutan juga terjadi secara signifikan. 

Karenanya, Nurdin berharap secara konsisten dengan komitmen yang tinggi masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadarannya terhadap lingkungan sekitar. 

"Semua tentu akan saling mendukung dengan rencana kita untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Insyaallah akan diikuti oleh kabupaten/kota yang lain," terang Nurdin. 

Menteri PPN RI, Bambang Brodjonegoro mengemukakan, Sulsel merupakan daerah yang sangat luar biasa, sebab mampu menjadi daerah pertama yang menyepakati pembangunan rendah karbon tersebut.

"Sulsel ini merupakan provinsi pertama yang menandatangani dan memberi komitmen untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Mungkin ini menjadi tanda tanya kenapa kita harus mendorong pembangunan rendah karbon," katanya.

Dipaparkan Bambang, program pembangunan rendah karbon adalah salah satu program pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas lingkungan dan juga menghadapi laju perubahan iklim. 

Selain itu, program ini juga diklaim mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini pemerintah menginginkan agar target pembangunan dan pengentasan kemiskinan tetap tercapai tanpa mengorbankan lingkungan hidup. 

"Kami sedang memfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional sampai 2024 mendatang. Indonesia untuk lima tahun ke depan harus sudah menggunakan pembangunan rendah karbon," ungkap Bambang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sulsel, emisi karbon

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top