Bisnis.com, MANADO – Guna memaksimalkan tanggungan program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, Pemprov Gorontalo mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang akan dianggarkan melalui APBN 2019.
Tadi saya sudah perintahkan kepala Bapppeda, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengajukan usulan penambahan kuota itu. Data-datanya lagi mereka siapkan,” terang Gubernur Rusli usai bertemu dengan Kepala BPJS Gorontalo Rendra Pandu Patria, seperti dikutip, Rabu (26/12).
Lebih lanjut Rusli menjelaskan, pengajuan penambahan PBI tersebut untuk memastikan setiap warga miskin Gorontalo terlindungi dengan jaminan kesehatan. Pada anggaran 2019 nanti, pemprov hanya mampu menganggarkan asuransi kesehatan bagi 205.584 jiwa dari total tanggungan bersama pemerintah kabupaten/kota yang berjumlah 378.333 jiwa.
“Idealnya tanggungan pemprov 60% dan pemkab/pemkot 40%. Kita baru sekitar 53%. Selisihnya kita berharap bisa dibantu melalui pemerintah pusat agar beban anggaran kita tidak terkuras,” imbuhnya.
Mengacu pada data ideal, Pemprov Gorontalo harusnya menanggung 227.000 jiwa. Jika dikalikan premi tanggungan selama 12 bulan maka butuh anggaran lebih kurang Rp62,65 juta. Sementara, anggaran yang tersedia hanya untuk 205.584 jiwa selama 9 bulan yakni Rp42,55 juta. Dengan demikian, terdapat kekurangan Rp20 juta.
“Datanya akan divalidasi lagi oleh BPJS dan Dinas Kesehatan, sebab ada yang tertanggung tapi sudah beralih mandiri, meninggal dunia dan lainnya. Kita juga menyiapkan untuk tanggungan bagi bayi baru lahir dan warga kurang mampu yang belum tertanggung. Makanya data ini yang akan kami usulkan ke Kemensos,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo menerima buku dari BPJS tentang 50 Tokoh Nasional di Bidang Kesehatan. Rusli Habibie menjadi salah satu tokoh tersebut karena berjasa mewujudkan Gorontalo sebagai daerah yang sudah total health coverage atau tertanggung jaminan kesehatan keseluruhan warganya.