DPRD Sulut Tuntut Komitmen Pemprov Kurangi Kemiskinan

Bisnis.com, MANADO— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran dalam belanja daerah 2019 yang direncakan senilai Rp4,5 triliun.

Hal tersebut mengemuka saat rapat paripurna DPRD dalam rangka penjelasan penjelasan gubernur Sulut terhadap Ranperda APBD Prov Sulut Tahun 2019 dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Sulut, Rabu (14/11).

Billy Lombok anggota Fraksi Demokrat menuturkan, fraksinya mengapresiasi langkah Pemprov Sulut yang menetapkan cara kerja money follow program.

Dia pun menyatakan, pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2019 harus mengalami peningkatan yang disertai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia.

“Kami berharap Bappeda membuat kajian teknis yang tepat dalam menyusun pembangunan yang menyeluruh. Kami menerima dan menyetujui Ranperda untuk dibahas pada tahapan lanjut,” ujarnya, Rabu (14/11).

Dia pun berharap, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut 2019 menjadi Rp3,05 juta sekaligus berada dalam posisi ketiga terbesar secara nasional dapat diimbangi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kejra lokal dari Sulut.

Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka Sulut yang pada Agustus 2018 dinyatakan sebesar 6,86% dapat turun pada tahun depan.

Ferdinand Mangumbahang, Pimpinan Fraksi Gerindra menyatakan, garis besar APBD Sulut 2019 menggambarkan optimisme dan keseriusan pemda dalam melakukan pembangunan.

Dia pun berharap APBD dapat mengakomodasi secara maksimal seluruh aspirasi rakyat Sulawesi Utara dari warga perkotaan hingga pulau perbatasan.

“Fraksi Gerindra mendorong APBD 2019 untuk pro rakyat untuk kesejahteraan rakyat, dengan mengedepankan prinsip efektivitas pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Pihaknya pun mengingatkan pemerintah untuk menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase hingga jalan akses perkebunan dan pariwisata. Pasalnya sampai saat ini dia menilai masih banyak lokasi yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.