Bisnis.com, MANADO - Hingga akhir Agustus, penyerapan dana desa di 12 kabupaten/kota telah mencapai 60%. Para aparat desa pun dinilai telah memiliki kapabilitas yang lebih baik untuk menyalurkan dana desa menjadi program yang mendorong perekonomian desa.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah menyatakan secara total, anggaran dana desa di Sulawesi Utara pada tahun ini mencapai Rp1,06 miliar. Sejauh ini, dana yang telah terealisasikan sebanyak Rp639,24 juta.
“Penyaluran dana desa terbagi menjadi tiga tahap, yang pertama 25%, yang kedua 60% dan yang ketiga sisanya. Saat ini posisinya telah melalui penyaluran tahap kedua,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Data Ditjen Perbendaharaan mencatat, anggaran dana desa terbesar dialokasikan untuk Kabupaten Minahasa dengan pagu sebesar Rp151,91 juta.
Sementara, dua kabupaten lainnya dengan alokasi dana desa terbesar adalah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp141,11 juta dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp120,4 juta.
Belanja Infrastruktur
Sulaimansyah menilai, saat ini kemampuan aparat desa untuk menyerap dana desa pun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar alokasi dana tersebut digunakan untuk belanja infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai gambaran, capaian pelaksanaan dana desa pada 2017 di Sulut antara lain pembangunan jalan desa sepanjang 2.011 kilometer, penyediaan air bersih 5.999 unit, pembangunan tiga unit embung, 350 posyandu, 18 pasar desa, 282 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa, 4.039 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 104 unit irigasi, dan 437 unit drainase.
Adapun di bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa disalurkan dalam bantuan pertanian, peternakan dan nelayan sebanyak 763 paket, pembangunan BUMDES sebanyak 1.297 unit, pendirian Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 169 unit, 337 paket paletihan aparat desa, dan 278 paket pelatihan manajemen BUMDES.
Dengan program yang telah berjalan selama sekitar tiga tahun, dana desa diklaim berhasil menurunkan angka ketimpangan desa di Sulut dari 0,37 pada 2014 menjadi 0,35 pada 2017.
Selain itu, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut juga mengalami penurunan dari 137,5 ribu pada 2014 menjadi 134,9 ribu pada 2017.
Sulaimansyah menambahkan, pihaknya juga telah meningkatkan pengawasan kepada para aparat desa guna menghindari penyalahgunaan dana tersebut. Hal ini dilakukan melalui sinergi yang kuat antar para penegak hukum.
“Saat ini sinerginya telah lebih kuat antara kepolisian dan babinsa. Dari aspek hukum dan tata kelola juga kita melakukan evaluasi permasalahan. Kita harapkan dana desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan desa, dan mampu meningkatkan perekonomian di desa,” ujarnya.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
