Bisnis.com, MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menilai penurunan harga kopra di pasar hanya berlangsung sementara, dan diyakini akan kembali normal menjelang akhir tahun nanti.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengatakan turunnya harga kopra sebagai produk turunan kelapa hanya berlangsung sementara. Penurunan itu disebabkan mekanisme pasar minyak dunia dan saat ini, kelapa bukan satu-satunya hasil perkebunan yang dapat diolah menjadi minyak.
"Penurunan harga minyak kelapa dalam beberapa bulan terakhir ini dipengaruhi sedang melimpahnya panen produk subtitusi dari negara produsen lainnya seperti jagung, kedelai, bunga matahari yang juga bisa menghasilkan minyak. Jadi ini hanya sementara saja karena mekanisme pasar, pemerintah tidak mengaturnya," kata Olly pada Forum Academics, Business, Government, Community And Media (ABGC+M) Sulut Sebagai Klaster Kelapa Nasional, Senin (10/9/2018).
Dia pun optimistis, nilai komoditas unggulan bumi nyiur melambai itu bakal merangkak naik dalam tiga bulan mendatang, atau sekitar November, mengikuti siklus pasar minyak dunia. Di lain sisi menyebut, selain kopra banyak produk bernilai lainnya yang dapat dihasilkan dari kelapa.
"Pemprov Sulut juga sedang mempersiapkan alat produksi kopra menjadi minyak kelapa langsung dan industri sabut kelapa. Nantinya turunan produk kelapa tidak hanya kopra saja tapi bisa dijadikan produk lainnya," ucap Olly.
Olly juga menerangkan Pemprov Sulut terus berupaya meningkatkan mutu kelapa melalui kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) termasuk menghasilkan varietas baru bibit kelapa yang akan dilaunching menjelang HUT Provinsi Sulut ke-54.
"Pemprov sudah bekerjasama dengan Balit Palma dalam pengembangan kelapa. Ada varietas baru yang akan kita launching pada Bulan September ini yakni bibit kelapa ODSK Lobu. Daging kelapanya lebih banyak dan dalam setahun setiap pohon bisa menghasilkan 300 buah kelapa," beber Olly.
Untuk diketahui, Pemprov Sulut menerapkan program peningkatan berkelanjutan pada sektor tanaman tahunan, seperti peremajaan kelapa serta pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani kelapa.
Pembangunan pada sektor pertanian juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang tercantum dalam program kerja turunan dari RPJMD 2016-2021 yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian.