Bisnis.com, MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah merancang program jangka panjang untuk mengatasi anjloknya harga kopra di provinsi itu, dengan mengembangkan industri rumahan minyak goreng dari kelapa.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Utara (Sulut) Sonny Rontuwene menyatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,4%-6,8% pada akhir 2018. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut akan berupaya memperbaiki kinerja sektor pertanian yang berkontribusi mayoritas terhadap perekonomian daerah tersebut.
Menurutnya, anjloknya harga kopra memang menjadi salah satu faktor yang menekan kinerja sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga kopra pada Juni 2017 mencapai Rp9.000 per kilogram (kg) sedangkan pada Juni 2018 hanya dihargai sekitar Rp5.000 per kg.
Meski demikian, pemerintah mengaku tidak bisa melakukan intervensi terhadap harga kopra karena hal itu tergantung pada mekanisme pasar.
“Harga kopra tidak bisa diintervensi karena mekanisme pasar. Yang pertama akan diintervensi Pemprov membuat produk turunan dari kelapa seperti memanfaatkan batok untuk arang aktif, kemudian mengembangkan industri rumahan minyak goreng dari kelapa, sehingga harga kelapa bisa naik,” ujar Sonny, Senin (6/8/2018).
Sebelumnya, petani kelapa di Sulut mendesak pemerintah setempat untuk segera melakukan intervensi pasar atas anjloknya harga kopra di daerah itu guna menghindari pelambatan nilai ekspor yang berkepanjangan.
BPS Sulut menyebutkan provinsi itu membukukan surplus neraca dagang sebesar US$76,25 juta pada Juni 2018, dengan ekspor non migas senilai US$79,89 juta. Namun, tren ekspor cenderung mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan ekspor Mei 2018 yang menyentuh US$88,13 juta.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa (Apeksu) Sulut George Umpel menjelaskan umumnya kopra di Sulut dapat dihargai sekitar Rp10.000-Rp12.000 per kilogram (kg). Namun, sekarang anjlok ke kisaran Rp5.000 per kg.
Padahal, kopra merupakan salah satu komoditas andalan ekspor utama Sulut.
Komoditas ekspor non migas terbesar Sulut pada Juni 2018 tetap diduduki oleh lemak dan minyak hewan/nabati, yang salah satunya merupakan produk turunan kopra, dengan nilai total US$50,49 juta atau 63,2% dari total ekspor.
“Yang jadi masalah sekarang selain harga kopra tidak memadai, juga buruh kelapa susah dicari. Cobalah pemerintah adakan proteksi [harga kopra], karena selama ini petani semakin menderita,” tuturnya .
George menambahkan banyak buruh petani kopra yang beralih profesi menjadi supir transportasi online atau profesi lainnya yang menghasilkan pendapatan lebih memadai. Jumlahnya pun diperkirakan mencapai 40% dari total buruh tani kelapa yang tersebar di 5.000 kelompok tani kelapa di seluruh Sulut, dengan rata-rata produksi mencapai 2.500 ton kopra per tahun.
Penurunan harga kopra ini disebut sebagai yang terdalam dalam tiga tahun terakhir. Apeksu Sulut juga mengelak bila penurunan harga kopra dianggap sebagai akibat dari kondisi oversupply dan menilai anjloknya harga kopra turut dipengaruhi oleh permainan perusahaan.
Asosiasi telah mengadukan permasalahan ini ke dinas terkait dan hasilnya, Dinas Perkebunan menyampaikan komitmennya untuk memberikan hibah berupa alat panen kelapa. Namun, hingga sekarang belum terealisasi.
George menerangkan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendongkrak harga kopra adalah dengan mengubah sistem pembuatan kopra hitam tradisional menjadi kopra putih yang memiliki nilai jual dua kali lipatnya. Pihaknya pun mengklaim telah mengusulkan hal ini kepada pemerintah setempat untuk dianggarkan dalam APBD, tetapi belum ada tindak lanjutnya hingga saat ini.
Di lain sisi, lanjutnya, petani kopra kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan disebut lebih banyak diserap oleh sektor usaha perdagangan dan kerajinan, sedangkan kredit ke sektor pertanian terutama kelapa masih sangat sedikit.
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
