Bisnis.com, MANADO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membidik sekitar 32.000 rohaniawan atau pekerja lintas agama di Sulawesi Utara untuk menjadi peserta baru perlindungan pekerja secara nasional.
Asri Basir, Kepala Cabang Manado Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) mengatakan pekerja lintas agama di Sulawesi Utara (Sulut) – baik Kristen Protestan, Katolik, Islam, Budha, maupun Hindu – berpotensi menjadi peserta Penerima Upah (PU).
“Kami masukkan ke PU. Iurannya Rp10.800 per bulan untuk dua program, JKK [Jaminan Kecelakaan Kerja] dan JKM [Jaminan Kematian], dengan patokan gaji sebesar Rp2 juta,” ujar Asri ketika ditemui di kantornya, pekan lalu.
Pihaknya mengaku sudah menyambangi langsung para pimpinan agama di Bumi Nyiur Melambai. Pada tahap pertama, BPJS-TK akan melakukan sosialiasi kepada pimpinan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI).
Ikut masuknya pekerja lintas agama dalam program jaminan sosial ini diperkirakan akan menjadi salah satu sumber kepesertaan baru. Pasalnya, target kepesertaan baru BU di Sulut saat ini mencapai 65.000.
Selain itu, pihaknya mengaku akan tetap melanjutkan penjangkauan kepesertaan pada pekerja non aparatur sipil negara (non-ASN) dan perangkat desa. Setidaknya, masih ada empat wilayah di Sulut yang belum mengikutkan pekerja tersebut menjadi peserta BPJS-TK.
Padahal, sesuai regulasinya, pegawai pemerintah non-ASN pun wajib diikutsertakan dalam program perlindungan. Hingga saat ini masih belum semua kabupaten/ kota yang ada di wilayah kerjanya. Pendaftaran selama ini hanya dilakukan secara parsial.
Selain itu, Asri juga akan menyasar para pegawai di toko-toko ritel dan restoran. Pasalnya, potensi pekerja di sektor ini masih sangat besar. Berdasarkan estimasinya, jika ada rata-rata 300 toko di15 kabupaten/kota Sulut, jumlah pekerja bisa mencapai 2.800 orang.
Hal serupa juga dapat dihitung untuk pekerja di restoran dan café. Jika menggunakan rata-rata 100 restoran dengan 3 pekerja di setiap kabupaten/kota Sulut, ada sekitar 4.500 pekerja yang berpotensi menjadi peserta baru BPJS Ketenagakerjaan.
Hasil pengamatannya, untuk perusahaan menengah-besar, hampir 100% pekerjaanya sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Apalagi, saat mulai berinvestasi, mereka cenderung langsung mendaftarkan diri. Namun, pengusaha yang menengah-kecil masih banyak yang belum sadar pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan ini.
“Ada owner yang beralasan kalau pekerjanya hanya sekitar 4-5 bulan langsung berhenti. Padahal, pada saat dia bekerja di perusahaan termasuk toko itu, pekerja harus sudah terlindungi. Pada saat keluar, sudah enggak bayar lagi,” katanya.
Hingga Februari 2018, jumlah peserta baru mencapai 1.200. Pihaknya optimistis target kepesertaan baru pada tahun ini akan tercapai.
