Bisnis.com, MANADO - PT Angkasa Pura I Cabang Manado segera memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat di terminal kargo Bandara Sam Ratulangi Manado secara efektif mulai akhir bulan ini.
Pembatasan aktivitas tersebut sebagai implementasi Permenhub No.127/2015 tentang Program Kemananan Penerbangan Nasional dan juga lantaran terkait pengelolaan terminal kargo oleh Badan Usaha Badan Udara (BUBU) seperti pada pasal 232 dan 233 UU No.1/2009 tentang Penerbangan dan PM No.56/2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.
Yuristo Ardhi Hanggoro, Corporate Communication and Legal Head PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado mengatakan bahwa aktivitas masyarakat di lokasi yang saat ini disebut sebagai terminal kargo tersebut akan dibatasi dan hanya orang yang memiliki pass atau kode akses tertentu yang bisa berkegiatan di sana lantaran berubah menjadi restricted area.
"Ini kami sudah lakukan sosialisasi dari bulan lalu. Bulan ini shadow operasional. Berlaku efektif sebelum Desember ini," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (17/11).
Menurutnya dengan pemberlakuan restricted area di kawasan terminal kargo itu selain meningkatnya keamanan, namun juga akan berdampak pada aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan eskpedisi dan logistik di sana.
"Selama ini kan bagi individu maupun perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos dan logistik yang ingin mengambil barang kirimannya masih bisa diambil sendiri berlalulalang di terminal cargo, maka ke depan sudah tidak bisa lagi dan harus melalui Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)," ujarnya.
Pasalnya hanya EMPU yang diberikan pass oleh AP I untuk dapat melakukan handling barang-barang kargo di sana. Saat ini terdapat sekitar empat EMPU yang beroperasi di Bandara Sam Ratulangi yakni AP Logistik, MKM, SN Cargo, dan Adele.
"Kami juga sudah sosialisasikan pada Asperindo sekitar tiga kali, karena selama ini mereka banyak berkegiatan di sana kan," ujarnya.
Sosialisasi itu penting mengingat selain akan terdapat perubahan kebiasaan, juga diyakini bakal menimbulkan peningkatan biaya operasional bagi individu maupun perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos dan logistik yang ingin mengambil barang kirimannya di Bandara Sam Ratulangi.
Pasalnya, EMPU sebagai pemegang pass di lokasi tersebut akan membebankan biaya handling kepada individu maupun perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos dan logistik yang menggunakan jasa EMPU tersebut.
Kepala Cabang JNE Manado, Julianus Barthen Patinggi mengatakan pihaknya sudah mendapatkan sosialisasi terkait hal itu dan mendukung implementasi restricted area tersebut.
Meskipun, pemberlakuan kebijakan baru itu bakal berdampak pada peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung perseroannya.
"Karena kebijakan ini memang demi keselamatan penerbangan, dan pemberlakuan restricted area ini juga bukan satu satunya yang diberlakukan di sini, tapi di daerah lain juga, malahan sudah lama, seperti di Makassar," ujarnya.
Menurutnya bakal meningkatnya biaya operasional itu lantaran pihaknya harus mengeluarkan dana untuk dibayarkan kepada EMPU atas jasa mengeluarkan barang milik JNE yang tiba di Bandara Sam Ratulangi.
"Kalau dihitung-hitung lumayan juga. Karena kami ada sekitar 5 ton per hari. Ada sekitar Rp1,5 jutaan yang harus kami keluarkan untuk itu," ujarnya.
Pihaknya saat ini mengaku bersedia menerima konsekuensi itu asalkan jaminan pelayanan dari AP I dalam hal kecepatan layanan juga terjaga. "Yang penting level of service-nya di jaga, jangan setelah ditetapkan malah membuat lama proses pengeluaran barang kami," ujarnya.
Pasalnya, dirinya menegaskan bahwa meskipun bakal mengeluarkan biaya operasional tambahan akibat kebijakan tersebut, JNE tidak akan membebankan biaya itu kepada pelanggan.
"Alias kami tidak akan menaikan tarif dan terpaksa harus efisiensi di beberapa pos yang memungkinkan," tutupnya.
