Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kendalikan Inflasi, KPPU Petakan Rantai Distribusi Cabai di Sulut

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memetakan jalur distribusi komoditas cabai dan tomat di Sulawesi Utara. Ini dilakukan guna memantau praktik persaingan tidak sehat sehingga kenaikan harga dua komoditas penting di Sulawesi Utara itu bisa dimitigasi.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI

Bisnis.com, MANADO - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memetakan jalur distribusi komoditas cabai dan tomat di Sulawesi Utara. Ini dilakukan guna memantau praktik persaingan tidak sehat sehingga kenaikan harga dua komoditas penting di Sulawesi Utara itu bisa dimitigasi.

Ketua Perwakilan KPPU Makassar, Ramli Simanjuntak, mengatakan hasil temuan KPPU menunjukkan rantai distribusi cabai atau rica di Sulawesi Utara terbilang panjang. Namun, rantai distribusi yang panjang ini menurutnya juga ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Untuk diketahui, Kantor Perwakilan KPPU Makassar memiliki area tugas di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Menurut Ramli, rantai distribusi yang panjang membuat harga sangat riskan bergejolak ketika pasokan berkurang. Dalam kondisi pasokan normal pun, rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga jual petani ke konsumen sangat timpang. "Itulah kenapa rantai perdagangan itu harus dipotong," ujarnya kepada Bisnis.com di Manado, Jumat (31/3/2017).

Sebagaimana diketahui, komoditas cabai dan tomat sayur menjadi dua kontributor utama inflasi pada Februari 2017 lalu. Inflasi di Kota Manado - yang merepresentasikan inflasi di Sulawesi Utara - mencapai 1,16% atau tertinggi se-Indonesia. Tomat sayur menyumbang inflasi sebesar 0,882% sedangkan cabai rawit 0,076%.

Ramli menjelaskan, pihaknya tengah mengindentifikasi para pelaku usaha yang bergerak di distribusi komoditas pangan. Data para pelaku usaha akan menjadi acuan bila ditemukan pergerakan harga yang tidak wajar.

Dia mengimbuhkan, KPPU juga menggandeng dinas pertanian, dinas perdagangan dan industri di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota guna menyusun neraca perdagangan antar daerah. Data itu menurut Ramli diperlukan guna menjaga stabilitas pasokan di wilayah provinsi.

Ramli menerangkan, KPPU menemukan praktik penjualan komoditas ke luar daerah karena harga yang lebih tinggi. Alhasil, pasokan untuk wilayah yang dekat dengan sentra produksi berkurang sehingga menyebabkan harga terkerek. "Ada daerah yang surplus, ada daerah yang kekurangan, ini menjadi daya tarik pedagang untuk mengambil margin yang sangat tinggi," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rivki Maulana
Editor : News Editor

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper