Target Penerimaan Pajak Sulsel Rp12,38 Triliun, Sudah Terealisasi 8,9 Persen

Bisnis.com, MAKASSAR - Penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun ini ditarget mencapai Rp12,38 triliun, lebih tinggi dibandingkan target 2022 yang hanya Rp10,63 triliun. 

Pajak Penghasilan (PPh) memiliki target paling tinggi mencapai Rp6,52 triliun, diikuti Pajak Pertambahan Nilai-Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) mencapai Rp5,88 triliun, PBB P5L mencapai Rp75,3 miliar, dan pajak lainnya Rp209 miliar.

Mengawali 2023, penerimaan pajak di wilayah ini tercatat cukup baik dengan realisasi mencapai Rp1,10 triliun sepanjang Januari 2023 atau mencapai 8,9 persen dari total target. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 41,06 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulsel Supendi mengatakan, kinerja penerimaan pajak yang cukup baik ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meingkat pada bulan sebelumnya, serta terkat dampak implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Pada Desember 2022 aktivitas ekonomi meningkat karena sejalan dengan libur Nataru, selain itu implementasi UU HPP juga mampu membuat kinerja penerimaan pajak kita di Januari 2023 cukup baik," ungkapnya di Makassar, Jumat (24/2/2023).

Sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan penerimaan pajak Sulsel awal tahun ini adalah perdagangan, penerimaannya mencapai Rp279,9 miliar atau tumbuh 36,6 persen (yoy). Sektor ini juga tercatat memiliki kontribusi tertinggi dari total penerimaan, mencapai 25 persen.

Sektor selanjutnya yang berperan besar adalah pertambangan dengan penerimaan mencapai Rp121,4 miliar atau tumbuh 227,8 persen (yoy). Sektor ini memberi kontribusi sebesar 11,02 persen.

"Kinerja sektor pertambangan meningkat tinggi berkat didorong oleh permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang," papar Supendi.

Sementara sektor lainnya adalah pemerintahan dengan penerimaan Rp100,9 miliar, jasa keuangan Rp94,9 miliar, industri pengolahan Rp85,3 miliar, informasi dan komunikasi Rp81,9 miliar, transportasi Rp77,8 miliar, dan konstruksi Rp74,1 miliar.