Pemprov Sulut : Sektor Pariwisata Topang Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah masa sulit industri perikanan, Sulut masih dapat menjaga tingkat kemiskinan pada level yang rendah berkat pertumbuhan pada sektor pariwisata.
Ilman A. Sudarwan
Ilman A. Sudarwan - Bisnis.com 14 April 2019  |  19:17 WIB
Pemprov Sulut : Sektor Pariwisata Topang Pertumbuhan Ekonomi
Pantai Pal, Sulut - Bisnis/Lukas Hendra T.M.

Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Sulawesi Utara menyatakan bahwa di tengah masa sulit industri perikanan, Sulut masih dapat menjaga tingkat kemiskinan pada level yang rendah berkat pertumbuhan pada sektor pariwisata.

Wakil Gubernur Steven Kandouw mengatakan bahwa Sulut memiliki enam dari 12 industri perikanan di Indonesia. Namun, kapasitas produksi pengolahan hanya mencapai 20 persen dari kapasitas terpasang karena keterbatasan pasokan.

"Suplainya tidak maksimal dilarang karena moratorium dari Kementerian Perikanan. Tetapi kita patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi kita paling rendah," ujarnya dalam rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat di Manado, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (14/4/2019).

Steven mengatakan meski sektor perikanan mengalami masa pelik secara umum perekonomian Sulut masih tumbuh berkat dorongan sektor pariwisata. Menurutnya, pariwisata Sulut tumbuh paling tinggi se-Indonesia meski tidak termasuk dalam 10 destinasi unggulan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Steven, sumbangan pariwisata yang tadinya hanya 4 persen terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) kini sudah mencapai 16 persen. Menurut Steven, pariwisata dapat menjadi andalan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Sudah waktunya mencari terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengelaborasi dan kolaborasi pariwisata dengan kearifan lokal kita yang belum tergarap dengan baik," ujar Steven.

Steven menambahkan, pengelolaan pengeluaran dan belanja pemerintah ke depan harus lebih berfokus pada dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat sekitar. Menurutnya, pengeluaran harus jelas dan juga memiliki dampak jangka panjang.

Steven juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan gubernur dana desa dari Rp1,7 triliun bisa meningkat menjadi Rp3 triliun .

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sonny Harry B Hamadi mengharapkan masyarakat dapat mandiri melalui proses penguatan ekonomi melalui kegiatan kegiatan yang ada.

"Tugas kita sebagai pemerintah menciptakan dan memungkinkan mereka membangun wirausaha dengan mudah jadi membangun sistem sehingga mereka mampu untuk bangkit sendiri," kata Sonny.

Menurut Sonny, selama ini prioritas pengelolaan dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ke depan, atau mulai tahun ini menurutnya pengelolaan dana tersebut harus lebih difokuskan terhadap penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

“Apalagi Sulut termasuk provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan dengan rakor ini yang dihadiri oleh kepala dinas kabupaten kota bisa menggali potensi dan berfikir bagaimana desanya mengalami kemajuan lebih cepat, lebih cepat dan lebih cepat lagi," ungkap Sonny.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, perikanan, sulut

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top