Pelayanan Publik, Luwu Utara Optimasi Tata Administrasi dan Dokumentasi

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) bakal mengoptimasi tata administasi dan dokumentasi pelayanan publik agar nantinya mampu masuk dalam zona hijau untuk anugerah predikat kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan seluruh jajaran pemerintah kabupaten juga diinstruksikan lebih teliti pada sisi administrasi dan dokumentasi untuk kemudian melakukan perbaikan sebagimana mestinya agar mendapatkan predikat kepatuhan pelayanan publik tinggi.

"Apalagi pada tahun ini, pemerintah melalui KemenpanRB telah menetapkan program Indonesia melayani. Kalau bicara tentang pelayanan seperti kita bicara dua sisi mata uang, yaitu pemberi layanan dan penerima layanan, bicara tentang penerima layanan kita di Luwu Utara telah ada predikat partisipasi, bahwa masyarakat harus mengambil peran aktif dan betul memahami regulasi dan tugas kita memberi pemahaman kepada masyarakat," ucapnya melalui rilis yang diterima Bisnis.com, Kamis (28/2/2018).

Hal tersebut dikemukakan bupati saat seremoni penyerahan hasil Survey kepatuhan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Selain itu, seremoni dirangkaikan pula dengan penyerahan piagam penghargaan SAKIP predikat B untuk Pemkab Luwu Utara dari KemenpanRB.

Muslimin B. Putra, Ketua Tim Evaluasi ORI Perwakilan Sulsel menyampaikan bahwa dia berharap berikutnya agar semuanya bisa mempersiapkan diri lagi untuk di survey di OPD masing-masing, ucapnya

Muslimin juga menambahkan bahwa tahun dia sangat senang karena di sambut baik di kabupaten Luwu Utara untuk survey tahun 2019 nanti dia berharap kabupaten Luwu Utara bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.