Kawasan Transmigrasi di Sulsel Bakal Dikerjasamakan dengan Swasta

Bisnis.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk kawasan transmigrasi yang ada di Sulsel.

Nurdin mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan saat ini yaitu pembenahan infrastruktur jalan. Pasalnya, beberapa kawasan transmigrasi di Sulsel saat ini masih terkendala dalam aksesnya.

"Ini semua dilakukan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Sulsel. Termasuk harus ada inovasi teknologi," jelas Nurdin, Selasa (30/10/2018).

Sulsel memiliki sejumlah wilayah yang menjadi kawasan transmigrasi yaitu di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Soppeng, dan Kota Palopo. Kawasan-kawasan tersebut kata Nurdin memiliki berbagai potensi yang mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Misalnya saja di Luwu dan Luwu Utara, kedua daerah itu merupakan daerah dengan penghasil kakao terbesar di Sulsel. Keduanya jika tak didukung dengan infrastruktur yang memadai maka akan sangat minim kemungkinan proses produksi bisa maksimal.

"Para transmigran juga memiliki ruang untuk berkembang sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita juga butuh sinergitas dari pemerintah setempat," tegas Nurdin.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Desa, PDT Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Nurdin menyatakan, harapan Pemprov Sulsel itu saat ini sudah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia mengatakan, pengembangan yang sudah ada kini dilakukan dengan pola yang berbeda. Pola kemitraan termasuk dengan pihak swasta dengan menggandeng investor akan jadi pilihan.

"Jadi selain jalan dan jembatan, yang diperlukan di daerah transmigrasi itu berupa bendungan agar potensi daerah transmigrasi dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk lahan pertanian dan perkebunan," terang Nurdin.

Sebagian lahan transmigrasi kata dia, mulai dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan. Sebab menurut Nurdin, tanpa investasi, kawasan itu semakin lambat berkembang.

"Kalau ada investasi infrastruktur cepat dan mereka membawa dana," tuturnya.

Pihaknya juga tengah mendorong percepatan penyelesaian sertifikat konflik lahan transmigrasi. Di Sulsel ada sekitar 13.000 bidang lahan yang belum tersertifikatkan. Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Desa intesif rapat dengan dinas-dinas terkait itu.

"Untuk percepatan mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Termasuk ll untuk lahan-lahan transmigrasi, kita targetkan rampung tahun depan," terang Nurdin.