Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan pengawasan pada usaha-usaha yang seharusnya sudah beralih dari kategori informal menjadi formal. Hal ini didorong untuk turut memberikan perlindungan para pekerja di dalamnya.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan faktanya banyak pelaku usaha yang nyaman dengan label informal karena berpeluang tidak menanggung jaminan sosial karyawannya.
Dia memberi contoh ada restoran yang sudah membuka banyak cabang tapi tetap masuk dalam kelompok informal. Padahal, menurutnya, dengan jumlah tenaga kerja yang lebih dari 10 orang seharusnya mereka sudah sudah masuk dalam kategori formal.
“Kami akan turunkan pengawas karena banyak outlet-outlet yang juga menghindari pajak ketika mereka sengaja tidak mau formalkan,” ujarnya kepada Bisnis.com, seperti dikutip pada Selasa (8/5/2018).
Hal ini juga menjadi salah satu respons terkait rilis data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pada pada Februari 2018, angka pengangguran di Sulut mencapai 6,09%, atau turun 0,03 poin dibandingkan posisi periode yang sama tahun lalu sebesar 6,12%.
Namun demikian, dari sekitar 1,17 juta orang yang bekerja, sekitar 61,72% berada di sektor informal. Angka ini naik dibandingkan posisi periode yang sama tahun lalu sebanyak 60,12%. Padahal, pekerja di sektor ini sering dikategorikan sebagai pekerja rentan.
Baca Juga
Erny mengungkapkan ada potensi penciptaan lapangan kerja seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Sulut. Lapangan kerja tersebut, tidak bisa dipungkiri, pada tahap awal akan lebih banyak pada sektor informal.
“Hanya saja, kalau sektor informal baru tumbuh itu akan dibina terus. Namun, ada yang sektor informal sudah bertahun-tahun merasa nyaman di posisi itu dan ini yang akan jadi target pegawai pengawas,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
