Bisnis.com, MAKASSAR - Sejak diluncurkan pada Oktober 2020 lalu, Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi atau Phinisi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulampua telah terealisasi pada 59 Petani dengan plafond kredit sebesar Rp724 juta dan 1 UMKM dengan plafond kredit sebesar Rp4 juta.
Phinisi menjadi program terbaru OJK sebagai upaya membebaskan masyarakat dari bunga kredit yang tinggi dari rentenir. Dalam memerangi rentenir, OJK Sulampua menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sulselbar.
Kepala OJK Sulampua Mohamad Nurdin Subandi mengungkapkan program ini dihadirkan dengan skema kredit pencairan cepat dan biaya bunga rendah. Skema tersebut kata Subandi diharap mampu menyaingi penetrasi pinjaman dana rentenir yang dikenal dengan kecepatan pencairannya dan bunga yang tinggi.
"Program ini menggunakan pola kemitraan berupa pendampingan kepada debitur setelah pencairan kredit. Ini diimplementasikan di berbagai kantor cabang yang tersebar di 24 kabupaten kota," kata Subandi, Senin (21/12/2020).
Subandi mengatakan, sebagai bank milik pemerintah Bank Sulselbar akan menjalankan pertama kali program melawan rentenir ini. Kendati demikian, ke depan diharapkan tak hanya Bank Sulselbar saja yang terlibat, melainkan seluruh perbankan agar program lawan rentenir ini bisa menjangkau jaringan yang lebih luas.
"Sehingga manfaat program ini bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat," katanya.
Subandi menerangkan, tersebut merupakan program nasional yang juga digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam melawan rentenir. Namun, Phinisi sendiri merupakan inisiatif dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) OJK Sulampua dengan menggandeng BPD Sulselbar
Secara umum Subandi menjelaskan, stabilitas sektor jasa keuangan di Sulsel hingga Oktober 2020 masih dalam kondisi normal didukung permodalan dan likuiditas yang memadai dengan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan masih membukukan kinerja positif dan profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali.
"Meski tak bisa dipungkiri, terjadi sedikit perlambatan karena perekonomian tertekan akibat merebaknya virus Corona di banyak negara, termasuk Indonesia," jelas Subandi.
Tercatat, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan pada Oktober bergerak sejalan dengan perkembangan yang terjadi di perekonomian domestik dan tekanan pandemi Covid-19, kredit bank umum mencatat terkoreksi melambat sebesar -0,04 persen (yoy) menjadi sebesar Rp152,49 triliun.
Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan juga masih mengalami perlambatan sebesar -12,26 persen (yoy) menjadi sebesar Rp12,06 triliun. Adapun pembiayaan melalui Perusahaan Pergadaian tumbuh sebesar 22,02 persen yoy menjadi sebesar Rp5,08 triliun.
Sebelumnya, Kepala Biro Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Since Erna Lamba menyatakan pihaknya menyambut baik kehadiran program ini. Apalagi dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Utamanya di tingkat petani dan nelayan.
Since juga menjelaskan, kehadiran Phinisi diharap bisa membuat masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan. Sejauh ini menurut Since, kehadiran rentenir terlalu membebani masyarakat dalam proses peminjaman dana.
"Jadi kan banyak rentenir itu, bunganya tinggi. Itu kan menyusahkan, dari sisi bunga, khususnya bagi petani dan nelayan," kata Since. (k36)
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
