Bisnis.com, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulsel mempercepat perampungan sejumlah proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dari sejumlah proyek yang ada, tercatat 11 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mulai dari proyek bendungan, proyek jalan, jalur kereta api, hingga proyek penyediaan air minum.
Sayangnya, sejumlah proyek infrastruktur tersebut hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan lahan.
Sebut saja pada proyek jalur Kereta Api Trans Sulawesi tahap I Makassar-Parepare di Kabupaten Barru, Bendungan Pammukulu di Takalar, juga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Mamminasata. Satu lainnya adalah proyek Bypass Mamminasata.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar Miftachul Munir tak menampik hal tersebut. Ia bahkan menyatakan satu dari proyek tersebut telah habis izin multiyears pada tahun 2019 ini. Sementara itu, pergantian tahun tinggal menghitung hari saja.
Proyek dengan total anggaran Rp70 milar tersebut pada akhirnya harus dikembalikan ke pusat. Hal itu lantaran pembebasan lahan sepanjang 400 meter di kawasan Bantimurung, Kabupaten Maros nihil. Proyek tersebut terancam mangkrak dan tidak dilanjutkan lagi.
"Karena secara fungsional uang yang sudah dianggarkan tidak bisa digunakan. Jadi kita kembalikan lagi," kata Munir, Minggu (29/12/2019).
Ia menegaskan, proyek Bypass Mamminasata sepenuhnya memang adalah persoalan lahan. Sebab pemerintah telah siap dengan anggaran yang sudah dikucurkan. Tak ada kendala fisik pada proyek yang telah direncanakan sejak 2018 lalu.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku persoalan lahan sebenarnya bukan kendala berarti. Hanya saja proyek tersebut menurut dia tidak didasarkan kajian terlebih dahulu. Khususnya terkait analisis dampak lingkungan atau amdal.
"Sebenarnya ini tidak sulit, namun dalam membangun proyek ini tidak didasari kajian termasuk kebutuhannya," terang Nurdin.
Sebagian besar proyek tersebut kata dia lebih mementingkan ground breaking lalu kemudian pembebasan lahan. Padahal seharusnya soal pembebasan lahan harus dilakukan sejak awal untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul belakangan
Nurdin lalu mencontohkan, dalam membangun jalan, pembebasan lahan tidak seharus ta berpatok pada ukuran yang telah disediakan. Tetapi, harus dilakukan penambahan agar nantinya ketika ada penambahan jalan tidak akan bermasalah lagi.
"Ke depan kita harap tidak ada lagi proyek yang mementingkan ground breaking terlebih dulu lalu pembebasan lahannya. Karena permasalahan pembebasan lahan akan lebih rumit diselesaikan jika terjadi belakangan," beber Nurdin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
