Sulsel Himpun Pajak Daerah Rp2,26 Triliun pada Triwulan III/2019

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mencatat kinerja bagus selama sembilan bulan pertama 2019 atau triwulan III 2019.
Andini Ristyaningrum
Andini Ristyaningrum - Bisnis.com 04 Oktober 2019  |  19:51 WIB

Bisnis.com, MAKASSAR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mencatat kinerja bagus selama sembilan bulan pertama 2019 atau triwulan III 2019.

Hingga periode tersebut, Bapenda Sulsel mampu mencatat realisasi pajak daerah sebesar Rp2,26 triliun lebih atau sekitar 70,73% dari target APBD Perubahan yang ditetapkan Rp3,7 triliun.

"Dalam APBD Perubahan, memang terjadi penambahan target pajak sebesar Rp32,2 miliar lebih," ungkap Kepala Bapenda Sulsel Andi Sumardi Sulaiman, Jumat (4/10/2019).

Menurut Sumardi, jika dibanding dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak tahun ini meningkat Rp273,8 miliar atau terjadi kenaikan sebesar 11,64%. Peningkatan terbesar bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sumardi memaparkan, peningkatan PKB dan BBNKB terjadi, sebab adanya perbaikan regulasi dan penegakan aturan dalam mengelola PKB dan BBNKB di bawah pendampingan Tim Korsupgah KPK.

Pencapaian itu juga tidak lepas dari dukungan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasa Raharja. Termasuk pendampingan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Supervisi Gabungan dan Pencegahan (Korsupgah) KPK.

"Kami mengapresiasi Tim Korsupgah KPK, yang terus melakukan pendampingan penagihan pajak pada Bapenda Sulsel. Kami harap pendampingan ini terus dilakukan untuk membantu petugas melakukan penagihan pajak daerah," ungkap Sumardi.

Sementara, Koordinator Tim Korsupgah Wilayah VIII Adliansyah Nasution menyatakan Bapenda Sulsel yang membawahi 25 UPT (samsat) di Sulsel aktif melakukan penagihan pajak daerah. Fi antaranya PKB, BBNKB, pajak rokok, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

"Kami akan terus mendorong Bapenda Sulsel agar pada penunggak pajak tersebut mau membayar pajak. Kita akan membantu melakukan penagihan pajak," katanya.

Dalam rapat tersebut, ia juga menanyakan kepala UPT Bapenda terkait perkembangan penagihan tunggakan pajak kendaraan dinas instansi pemerintah di Sulsel.

Selain memaksimalkan penagihan pajak daerah yang tertunggak, Adliansyah juga meminta 25 Kepala UPT agar aktif mencari sumber pajak baru, seperti pajak air permukaan (PAP).

Ia meyakini, setiap daerah pasti ada pengusaha baru yang menggunakan air permukaan dalam menjalankan usahanya. Karenanya, pengusaha tersebut harus ditagih dan membayar pajak kepada daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid PAD Bapenda Sulsel, Darmayani Mansyur memperlihatkan sejumlah obyek pajak PAP yang baru, dan telah menghasilkan pajak.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah untuk menemukan sumber-sumber pajak baru khususnya PAP," ujarnya. (k36)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sulsel

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top