Bisnis.com, MANADO – Kantor Bank Indonesia Sulawesi Utara siap menawarkan sejumlah proyek investasi kepada calon investor dalam pertemuan di Singapura pada akhir bulan ini.
Kepala Kantor Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan, salah satu pertemuan dengan investor itu merupakan bagian dari program Regional Investor Relation Unit atau (RIRU) yang bertujuan untuk menghubungkan potensi investasi di daerah kepada investor.
Dia menuturkan, Kantor Bank Indonesia Sulut dan tim akan mengadakan pertemuan itu pada 26 Juli 2019 di Singapura. Menurutnya, proyek yang akan ditawarkan adalah investasi di bidang infrastruktur dan pariwisata.
“Kami sudah mengundang beberapa investor sini melalui RIRU, tanggal 26 Juli kami mau ke Singapura kami membawa proyek yang ada di sini, dan itu kami pilah-pilah lagi mana yang bisa ditawarkan, contohnya energi dan pariwisata,” jelasnya kepada Bisnis, awal pekan ini.
Dia menuturkan, salah satu proyek yang ditawarkan adalah investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Proyek tersebut, lanjutnya, menawarkan investasi pada industri pengolahan dan infrastruktur yang ada di kawasan.
Selain itu, Bank Indonesia akan menawarkan proyek pembangunan infrastruktur dan energi. Proyek infrastruktur yang dimaksud adalah Jembatan Selat Lembeh dan pembangkit listrik energi panas bumi di sejumlah daerah seperti Lahendong dan Tompasso.
Baca Juga
Menurutnya, secara umum Sulut memiliki ekonomi yang besar, khususnya di bidang pengolahan. Melimpahnya hasil produksi pertanian menjadi nilai utama Sulut. Namun, hal ini tidak diiringi dengan pertumbuhan yang cukup pada sektor pengolahan.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Sulut pada kuartal I/2019 yang mencapai 6,58%, lapangan usaha pertanian dan perdagangan mencatatkan pertumbuhan positif. Masing-masing lapangan usaha itu mencatatkan pertumbuhan 11,75% dan 8,13%.
Pada periode yang sama, industri pengolahan justru mencatatkan penurunan pertumbuhan, dari 4,8% menjadi 2,9%. Lapangan usaha ini, bersama lapangan usaha konstruksi dan transportasi sama-sama mengalami penurunan.
“Meski pertumbuhan ekonomi masih naik, tapi kami menemukan masalah di sana. Yang kami cermati adalah melimpahnya barang produksi ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi di turunananya, ini yang menyebabkan produksi Sulut sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas,” jelasnya.
Menurutnya, investasi juga perlu masuk pada lapangan usaha itu untuk meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut di masa mendatang.
“Sebenarnya, tenaga ahli Sulut di sana sudah ada, mesin yang tahap industri awal sudah ada, mungkin yang perlu ditambah investasinya adalah kapasitas mesin, kapasitas produksi,” ujarnya.
Namun, pada praktiknya tidak mudah membawa investor ke industri pengolahan di Sulut. Arbonas mengutarakan, salah satu hambatan investasi yang ada adalah pola ekonomi masyarakat yang lebih suka mengandalkan barang setengah jadi.
“Pola ekonomi yang masih ingin cepat menghasilkan. Buah pala misalnya, dijual begitu saja tidak dlakukan hal lain yang lebih daripada itu. Dilihat proses produksinya juga masih kurang, proses produksinya perlu diperbaiki sehingga ada peningkatan kualitas dari bahan baku,” jelasnya.
Adapun, realisasi investasi di Sulut pada kuartal I/2019 mencapai Rp2,8 triliun, mencapai sekitar 75,1% dari target Pemerintah Provinsi sebesar Rp3,75 triliun. Adapun, pada tahun sebelumnya realisasi investasi di Sulut mencapai Rp14 triliun.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Janny Rembet mengatakan investasi di Sulut sebenarnya bisa lebih tinggi, namun masih terhambat oleh lima kendala utama.
Pertama, peruntukkan lahan investasi sering kali masih bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] atau zonasi. Misalnya, investor hendak berinvestasi untuk pariwisata, namun peruntukkan lahannya masih untuk industri pertanian.
Kedua, kapasitas suplai listrik saat ini masih belum cukup untuk mengimbangi pertumbuhan investasi yang signifikan. Meski Sulut masih tercatat memiliki surplus listrik, kapasitas yang ada belum memenuhi kebutuhan investasi.
Ketiga, legalitas atau sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pusat. Dia mencontohkan implementasi online single submission (OSS) yang diberlakukan oleh pusat belum mampu diimplementasikan dengan sempurna oleh pemerintah daerah.
“Misalnya OSS, kan itu tidak bisa langsung diterapkan di daerah, kami butuh peningkatan SDM, perangkat, dan itu anggarannya kan tidak sedikit. Jadi kami juga perlu melakukan sinkronisasi kebijakan antara daerah dengan pusat,” ujarnya.
Keempat, peran PTSP dalam meningkatkan fungsi pelayanan. Kelima, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Menurutnya, masih banyak perusahaan yang belum memberikan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
