Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah diminta memperhatikan persaingan tarif ojek online yang sehat sekaligus memerhatikan aspek kemanan dan keselamatan pengguna jasa ini.
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Muslim Indonesia, Syamsuri Rahim menyebut, pemerintah sepatutnya mengambil langkah untuk mengatur bisnis ride hailing ini.
"Harga dapat diatur oleh pemerintah dengan cara menerapkan harga yang wajar menghitung biaya produksi dan lainnya secara rinci. Kemudian pemerintah harus mampu mengawasi persaingan usaha mereka di lapangan,” kata Syamsuri Rahim, Rabu (8/5/2019).
Jika tidak segera diatasi, perang tarif itu dikhawatirkan akan menjadikan semua pihak makin bergantung dan memperburuk layanan perusahaan kepada konsumen. Apalagi, melihat kategori pasar di Indonesia.
Masyarakat Indonesia kata dia, memiliki perilaku konsumen yang tidak terlalu memerhatikan aspek keselamatan. Kemudian, dari sisi pelaku bisnis lain yang tidak bisa bersaing dan dipaksa mengikuti model ojek online
"Ini yang nantinya akan melahirkan pasar ojol yang dimonopoli perusahaan tertentu dan kemudian mengendalikan semuanya. Jadi kalau monopoli sudah terjadi, ujung-ujung konsumen jadi korban dan nanti seenaknya mengatur tarif," jelas Syamsuri.
Baca Juga
Dalam aksi perang tarif, diketahui saat ini tersisa dua platform ojek online yang ada di Indonesia. Gojek tak bisa berbuat banyak menghadapi Grab yang kian hari banjir program promo. Akhirnya Gojek terpaksa harus meladeni kompetitornya Grab dalam aksi perang tarif.
Pengamat Industri Digital, Harryadin Mahardika, menjelaskan persaingan tarif ini hanya mengganggu inovasi, karena berpengaruh pada profit perusahaan.
"Jadinya, profit akan turun akibat banyak bakar uang di promo tarif dan dampaknya merugikan mitra pengemudi juga,” kata pengamat Universitas Indonesia ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
