Bisnis.com, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat struktur permodalan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Sulselbar.
Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan penambahan modal dengan skema pengembalian penuh dividen yang diterima pemprov.
Hal itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan Bank Sulselbar sebagai bank daerah yang dinilai bisa berkontribusi dalam perekonomian Sulsel.
Adapun penambahan modal yang dilakukan Pemprov Sulsel yakni sebesar Rp50 miliar. Saat ini, secara total modal Pemprov Sulsel di Bank Sulselbar sebesar Rp400 miliar.
"Bank Sulselbar membutuhkan dukungan lebih aktif dari Pemprov Sulsel yang merupakan mitranya, salah satunya dengan penguatan struktur permodalan," jelas Nurdin usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar di Hotel The Rinra, Selasa (23/4).
Injeksi modal melalui skema pengembalian penuh dividen oleh Pemprov Sulsel itu memperkuat porsi kepemilikan saham pemerintah provinsi sebesar 33%. Yang mana sebelumnya kepemilikan saham di Bank Sulselbar ditargetkan mencapai 51%.
Baca Juga
Nurdin mengaku optimistis target 51% kepemilikan saham itu bisa tercapai pada 2019 ini. Apalagi penambahan modal baru dilakukan pada triwulan pertama 2019.
Harapannya di tahun ini keuangan Sulsel tidak mengalami defisit sehingga pemprov tetap memiliki peluang untuk terus melakukan injeksi modal ke Bank Sulselbar.
"Yang pastinya dengan sinergitas ini kami akan terus berupaya mendorong Bank Sulselbar sebagai champion di Sulsel. Salah satunya dengan mendukung daya tumbuhnya," kata Nurdin.
Menurutnya, Bank Sulselbar selalu menujukkan kinerja yang sehat. Hal itu didukung dengan terjaganya NPL, termasuk dengan beberapa indikator bisnis lainnya.
Karenanya Nurdin meyakin pertumbuhan kinerja Bank Sulselbar akan terua tumbuh atraktif.
Selain melakukan injeksi modal Nurdin juga akan turut mendorong Bank Sulselbar bisa berperan dalam menyerap dana investasi asing.
Apalagi, Nurdin telah merancang Sulsel sebagai daerah yang ah investasi. Yang mana kran investasi terhadap sejumlah investor terbuka lebar.
Untuk menyerap dana investasi asing dalam bentuk uang asing, Bank Sulselbar diminta untuk bisa menjadi bank devisa. Di mana dari 27 BPD di tanah air, baru 10 BPD di sudah berstatus bank devisa.
Jika pun terwujud Bank Sulselbar akan menjadi BPD pertama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang menjadi bank devisa.
Direktur Utama Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan harapan-harapan dari Pemprov Sulsel. Terkait menjadi bank devisa, Rahmat memastikan status itu akan dipegang Bank Sulselbar pada September mendatang.
"Kita sudah sementara progres. Tahapan-tahapan untuk mencapai itu sudah kami lalukan. September kita sudah selesai," kata Rahmat dalam kesempatan yang sama.
Diterangkan Rahmat, menjadi bank devisa memang sudah merupakan target lima tahunan yang dicatatkan corporate plan (2016-2020). Hal itu juga sejalan, dengan rencana strategis Pemprov dan BPD perlu menyambut dengan tangan terbuka.
Untuk menuju bank devisa, BPD wajib memenuhi tiga syarat penting. Pertama, bagaimana yinhkat kesehatan bank dengan maksimal komposit 2 selama 18 bulan terakhir. Kedua, modal inti paling sedikit Rp1 triliun. Bank Sulselbar sendiri memiliki Rp2,8 triliun.
"Ketiga itu, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit 10%. Kami juga sementara memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan IT," kata Rahmat.
Adapun posisi modal disetor Bank Sulselbar per September 2018 menyentuh angka Rp961,16 miliar sedangkan modal inti perseroan pada periode yang sama sebesar Rp2,8 triliun.
Olehnya itu, Rahmat berharap pada 2019 ini APBD Sulsel tidak mengalammi defisit sehingga mampu merealisasikan target dividennya. Apalagi Bank Sulselbar juga diberi target selama setahun untuk melakukan akselerasi.
"Itulah beberapa poin penting dari RUPS kali ini. Agak berbeda karena ada dinamika besar. Kami harus mengakselerasikan harapan Pak Gubernur dengan target waktu satu tahun ini," ungkap Rahmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
