Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gelar HKSN, Pemprov Gorontalo Minta Bantuan PKH 2019 Meningkat

Pelaksanaan HKSN 2018 yang dipusatkan di Gorontalo dimanfaatkan Pemprov Gorontalo untuk memperjuangkan kenaikan anggaran PKH.
Petugas merapikan paket bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat pada kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial di Desa Tabongo, Gorontalo, Senin (17/12/2018). Pada kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional itu, Kementerian Sosial bersama lintas instansi memberi berbagai bantuan bagi warga lansia, Taruna Siaga Bencana, penyandang disabilitas, warga kurang mampu, anak sekolah korban bencana Palu, rumah layak huni, pelayanan kesehatan, dan sunatan massal./Antara-Adiwinata Solihin
Petugas merapikan paket bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat pada kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial di Desa Tabongo, Gorontalo, Senin (17/12/2018). Pada kegiatan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional itu, Kementerian Sosial bersama lintas instansi memberi berbagai bantuan bagi warga lansia, Taruna Siaga Bencana, penyandang disabilitas, warga kurang mampu, anak sekolah korban bencana Palu, rumah layak huni, pelayanan kesehatan, dan sunatan massal./Antara-Adiwinata Solihin

Bisnis.com, MANADO – Pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2018 yang dipusatkan di Gorontalo dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperjuangkan kenaikan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap Menteri Sosial Agus Gumiwang dapat mempertimbangkan kenaikan penerima PKH Gorontalo yang tahun ini baru di angka 65.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 150.000 KPM pada tahun depan.

“Pak Menteri Sosial berjanji insya Allah khusus PKH akan ditambah. Rastra, bantuan lansia dan begitu banyak bantuan akan diberikan ke Gorontalo,” kata Rusli kepada wartawan seusai peringatan Puncak HKSN 2018 di Sport Center David-Tonny, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Kamis (20/12).

Menurut Rusli, anggaran Rp60 triliun yang ada di Kemensos harus dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, ia berencana memboyong para bupati/wali Kota untuk memaparkan dan meyakinkan mensos terkait dengan penambahan bantuan-bantuan sosial.

“Rencananya setelah Natal, saya akan ajak para bupati/wali kota untuk paparan di kementrian terkait dengan program dan kebutuhan di tahun 2019,” ucap Gubernur.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengakui pada 2019 kementerian yang dipimpinnya menaikkan bantuan pada setiap KPM. Jika sebelumnya pada 2018 hanya Rp19 triliun, pada 2019 naik menjadi Rp34 triliun.

“Anggarannya naik, tapi penerimanya tidak bertambah. Jadi, kami ingin menaikkan indeks keluarga penerima manfaat yang sudah ada,” katanya menjelaskan.

Mensos menambahkan dengan kenaikan indeks penerima manfaat, pada 2020 akan ada penambahan KPM. Pada 2018 hanya 10 juta KPM, naik menjadi 15,6 juta KPM pada 2020. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler