Bisnis.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggandeng pengusaha dan perbankan untuk memberantas sistem ijon yang dinilai merugikan petani.
"Pasar (pengusaha) kita ajak, kita bikin Nota Kesepahaman (MoU), perbankan kita ajak, supaya tidak ada lagi sistem ijon," kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang ditemui di sela pelaksanaan Pekan Olah raga Daerah (Porda) XVI Sulsel di Kabupaten Pinrang, Minggu (23/9/2018).
Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini mengaku prihatin dengan nasib petani. Ia mencontohkan saat ini, untuk komoditas jagung, ketika tanaman petani masih dalam tahap pertumbuhan, harga jagung melambung tinggi, sayangnya ketika musim panen tiba, harga jagung justru jatuh.
"Saat mereka menanam harga mahal, begitu panen harga langsung jatuh, ini siklus yang harus kita perbaiki," ucapnya.
Rendahnya harga komoditas pertanian inilah, ujarnya, yang turut menyuburkan praktik ijon di pedesaan. Ijon sendiri merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panenan, dan hasil panen dihargai dengan nilai yang rendah.
Untuk tahap awal, menurut Nurdin, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan PT Cargill yang memproduksi pakan ternak berbahan baku jagung.
Pihaknya, kata dia, membahas masalah patokan harga terendah bagi komoditas jagung, sehingga ketika musim panen tiba harga tidak anjlok, dan pihak pengusaha siap menampung hasil produksi petani tersebut.
"Ini juga menguntungkan bagi pengusaha karena produksi akan kontinyu, dan harga juga tidak naik terlalu tinggi," kata dia.
Terkait patokan harga yang ditentukan, ia mengaku hal tersebut harus melalui kajian dengan berbagai pertimbangan untuk memastikan keuntungan bagi petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
