Bisnis.com, MAKASSAR – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel mengalami peningkatan sebesar Rp56,3 miliar atau 0,59% pada APBD Perubahan tahun 2018 ini menjadi Rp9,538 triliun.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerangkan, kenaikan pada struktur APBD Perubahan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp56,6 miliar atau 1,45 persen.
Pada APBD Pokok kata Sudirman, PAD Sulsel ditargetkan sebesar Rp3,917 triliun, namun yang berhasil terealisasi yaitu sebesar Rp3,974 triliun pada APBD Perubahan 2018.
"Penambahan tersebut bersumber dari Pajak Daerah dan lain-lain PAD yang sah," ungkap Sudirman usai memaparkan laporan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 di kantor DPRD Provinsi Sulsel, Rabu (19/9/2018).
Adapun Dana Transfer dari pemerintah pusat tidak mengalami perubahan, sedangkan pendapatan lain-lain yang sah mengalami penurunan sebesar Rp283 juta atau 0,86%.
Sudirman menjelaskan, anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp9,665 triliun.
Anggaran tersebut juga mengalami peningkatan sebesar Rp41,1 miliar atau 0,43% dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD Pokok 2018 yang sebesar Rp 9,624 triliun.
Untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung, secara keseluruhan menurun sebesar Rp36 miliar lebih atau 0,53%. Dijelaskan Sudirman, hal itu disebabkan karena adanya penyesuaian pada beberapa komponen.
"Beberapa di antaranya yaitu penambahan pada tunjangan profesi guru, selain itu adanya pengurangan belanja hibah Pilkada yang tidak sepenuhnya dicairkan oleh KPU," terangnya.
Di sisi lain, terdapat penambahan Anggaran untuk bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 1/2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politk dan Bantuan Keuangan kepada korban bencana alam di Lombok.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD Perubahan 2018 Anggaran Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp 2,930 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp77,3 miliar atau 2,71 dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD Pokok 2018 yang sebesar Rp 2,853 triliun.
Penyesuaian atau perubahan kebijakan belanja langsung yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2018 dilakukan atas beberapa alasan. Misalnya saja, sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang harus dialokasikan kembali dalam Perubahan APBD Tahun 2018 untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), DAK dan kegiatan lanjutan lainnya.
"Penyesuaian atau perubahan itu juga termasuk prioritas kegiatan yang mendukung program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di periode ini," ungkap Sudirman.
Ia menjelaskan, alokasi belanja langsung tetap diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.
Prioritas lain yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.
Selain itu, dalam rangka mendukung program kerja nyata yaitu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulsel yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil.
"Termasuk pembangunan rumah sakit di enam wilayah dan ambulans siaga, birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani serta destinasi wisata andalan berkualitas internasional," ungkap Sudirman.
Khusus penerimaan pembiayaan, dalam Rancangan Perubahan APBD ini menurun sebesar Rp25,2 miliar atau 11,60% dari proyeksi APBD Pokok 2018 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017.
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mengalami penyesuaian sebesar Rp10 miliar yang merupakan sisa pembayaran dari Pokok Utang yang telah lunas di Tahun 2018.
Secara prinsip, kata Sudirman rancangan ini lebih mengarah pada upaya penyempurnaan dan kesesuaian kebijakan pembangunan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya yang ada dalam upaya mendorong percepatan pembangunan.
Ia berharap pertemuan dengan DPRD Provinsi Sulsel, bisa menjadi momentum awal untuk membangun sinergitas dan harmonisasi di Sulsel. Sinergitas itu kata Sudirman bisa diwujudkan dengan inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.
Ketua DPRD Sulsel HM Roem mengatakan, melihat capaian yang dialami dari sisi pendapatan, hal itu dinilai bisa menopang pertumbuhan ekonomi Sulsel yang semakin baik.
"Ekonomi Sulsel cukup bagus selama ini, begitu juga pendapatan perkapita yang terus meningkat dan surplus pada produk pertanian yang mengembirakan karena adanya dukungan legislatif," jelas Roem.
Hal itu menurut Roem terjadi karena adanya sinergitas seluruh pihak terkait dan tidak ada pihak yang berdiri sendiri. Ia menyatakan semua tak lepas dari peranan dan dukungan dewan. Sehingga legislatif, DPRD selalu mendukung kinerja gubernur.
"Kalaupun ada sikap kritis dewan yang dialamatkan ke provinsi itu kan bersifat membangun," tambah Roem.
Ia menekankan, tidak ada konflik yang timbul antara eksekutif dan legislatif. Sebab hubungan kerja yang bersifat kooperatif bukan konprontatif.
Roem mengaku optimistis, Sulsel di bawah pimpinan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pertumbuhan ekonominya akan tetap stabil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=184&h=104)
