Bangun Infrastruktur 2019, Pemkot Gorontalo Butuh Rp114 Miliar

Oleh: Deandra Syarizka 11 September 2018 | 19:35 WIB
Bangun Infrastruktur 2019, Pemkot Gorontalo Butuh Rp114 Miliar
Gorontalo Outer Ring Road/Twitter

Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana membangun dan menata ulang infrastruktur penting pada tahun anggaran 2019, yang mencakup penyediaan air bersih, penataan jalan strategis, objek wisata, pusat perdagangan dan penyediaan lampu penerangan jalan, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai total Rp114,3 miliar

Wali Kota Gorontalo Marten Taha memerinci, kebutuhan anggaran untuk penataan jalan ditaksir mencapai  Rp54,3 milyar, penataan drainase untuk penanggulangan banjir Rp11,2 milyar, peningkatan kapasitas air bersih Rp20 milyar serta penataan lampu penerangan jalan senilai Rp.28,8 milyar.

“Untuk lampu penerangan jalan, berdasarkan hitung-hitungan kami setidaknya butuh 2.162 lampu agar Kota Gorontalo menjadi kota terang. Untuk menerangi 9 kecamatan kita butuh panjang jaringan sebesar 83.760 meter dengan taksiran anggaran mencapai Rp.28,8 milyar,” ujarnya, seperti dikutip, Selasa (11/09).

Marten berharap agar usulan-usulan tersebut dapat diakomodir melalui pembiayaan APBD Provinsi tahun 2019. Menurutnya, penataan Kota Gorontalo mendesak dilakukan karena menjadi potret wajah ibu kota provinsi.

Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan mensinergikan dengan program dan anggaran pemprov. Meski begitu, pihaknya juga tidak bisa banyak membantu mengingat keterbatasan APBD provinsi yang hanya berkisar Rp1,8 – Rp2 trilyun.

“Tidak mungkin dengan APBD sebesar itu bisa menyahuti semua keinginan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota. Jadi pak Handoyo (kadis PU) saya tugaskan bersama kepala Bapppeda untuk kaji lagi mana yang urgen dan bisa kita akomodir dalam APBD 2019,” pinta Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu menilai penyediaan air bersih bagi warga kota saat ini mendesak untuk dilakukan. Ia menyarankan Pemkot untuk bekerjasama dengan Kerjasama Pemrintah Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan fasilitas air bersih perkotaan.

“Untuk air bersih itu bisa kita kerjasamakan dengan KPBU. Jadi PDAM tidak lagi mengurus air baku tapi fokus pada pelanggan dan pemasangan jaringan. Berapa kubik setiap bulan yang disuplai ke masyarakat maka itu yang dibayar ke swasta,” imbuhnya.

Rusli juga berpesan kepada pemerintah kota untuk sedapat mungkin menggunakan dana APBD Kota Gorontalo sebesar Rp1 trilyun lebih untuk belanja publik. Ia berharap pemda tidak menggunakan anggaran daerah untuk hal-hal yang kurang mendasar seperti perjalanan dinas dan belanja pegawai lainnya.

Editor: Rustam Agus

Berita Terkini Lainnya