Turunkan Kemiskinan, Gorontalo Andalkan Program BPNTD

Oleh: Deandra Syarizka 27 Juli 2018 | 16:42 WIB
Turunkan Kemiskinan, Gorontalo Andalkan Program BPNTD
Perajin kain sulam tangan Karawo di Gorontalo. Industri kecil menengah termasuk yang disasar Pemprov Gorontalo untuk dikembangkan demi menekan angka kemiskinan di daerah itu./Antara

Bisnis.com, GORONTALO – Bantuan Pangan Non-Tunai Daerah (BPNTD) yang digulirkan oleh Pemprov Gorontalo sejak November 2017 merupakan salah satu program unggulan dan prioritas dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah itu.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, angka kemiskinan di daerah itu menyusut dari 17,14 persen menjadi 16,81 persen atau turun sebesar 0,33 persen dibandingkan dengan September 2017.

”Program ini wujud keberpihakan kepada masyarakat miskin. Program ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk mensukseskannya,” kata Wagub Idris Rahim saat membuka Rapat Koordinasi program BPNTD di Kota Gorontalo pada Jumat (27/7/2018).

Idris mengutarakan rakor program BPNTD sangat penting dan strategis untuk mengevaluasi penyaluran BPNTD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), membahas sisa KPM yang belum tersalurkan, serta menyosialisasikan pemanfaatan aplikasi e-BPNTD.

Untuk pelaksanaan program BPNTD, lanjutnya, Pemprov Gorontalo telah membentuk Tim Pengendali berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 175/28/V/2018 tentang Pembentukan Pengendali Program BPNT-D Provinsi Gorontalo. Tim itu beranggotakan 45 orang dari lintas sektor.

“Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali sudah jelas dan terinci. Jika semuanya bekerja dengan baik, pasti tidak ada masalah dan program ini bisa berjalan dengan baik,” tutur Idris.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki dalam laporannya mengemukakan bahwa rakor BPNTD bertujuan untuk menghasilkan output berupa rekomendasi untuk penguatan pelaksanaan program BPNTD.

Rekomendasi tersebut antara lain tentang penguatan peran dan fungsi pemberdayaan oleh industri kecil menengah (IKM), BUMDes, dan koperasi, menyepakati alur dan distribusi bahan pangan sesuai dengan juknis, memperkuat peran Tim Pengendali, serta menetapkan total target KPM hingga Desember 2018.

“Kita berharap rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan ini bisa menjawab berbagai persoalan di lapangan,” ujar Budiyanto.

Editor: M. Syahran W. Lubis

Berita Terkini Lainnya