Bisnis.com, MAKASSAR—Sebanyak sembilan dari 11 kabupaten di Sulsel telah memperoleh status penghasil tembakau, sedangkan yang belum beralih status adalah Maros dan Enrekang.
"Ini yang kita dorong melalui koordinasi antara Kementerian Perkebunan dan Kementerian Keuangan, agar ke-dua daerah ini, juga beralih status sebagai daerah penghasil tembakau," katanya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina, Kamis (12/4/2018).
Peralihan status ini, lanjutnya, akan berdampak pada alokasi DBH yang lebih besar karena daerah tersebut diharapkan akan melakukan pembinaan kepada petani tembakau.
Serapan dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 mencapai Rp20,9 miliar.
Realisasi DBH cukai tembakau tahun 2017 serapannya Rp20,9 miliar, atau 92,10 persen dari total alokasi, kata Tautoto Tanaranggina seusai membuka Rapat Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) di Makassar, Kamis.
Realisasi ini, kata dia, telah dilaporkan ke Menteri Keuangan, untuk dilakukan evaluasi terkait alokasi penggunaan anggaran tersebut. Pihaknya, lanjut dia, juga telah melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut di kabupaten/kota setiap semester.
"Melalui evaluasi ini kita melihat sudah sejauh mana pemanfaatannya dan apa hambatan pengalokasiannya di daerah," jelas Tautoto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel tersebut.
Ia berharap di tahun 2019 mendatang, alokasi DBH Cukai Tembakau untuk Sulsel akan meningkat, mengingat tahun ini terdapat dua kabupaten yang beralih status sebagai daerah penghasil tembakau.
"Kami memberi apresiasi kepada Kabupaten Sinjai yang pada 2018 telah beralih status sebagai kabupaten penghasil cukai dan tembakau, dan Luwu sebagai kabupaten penghasil tembakau," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
